AMAN Sulsel

Teliti Masyarakat Hukum Adat Matteko, Unsa Makassar Ikut Seminar Penelitian MK

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Gowa, Kabar AMAN, Masyarakat Adat, PERDA, Produk HUKUM, SK BUPATI, SK Hutan ADAT, UU /

Makassartoday.com, Makassar – Penelitian tentang masyarakat hukum adat Matteko berhasil membawa Universitas Sawerigading (UNSA) Makassar lolos dalam seleksi penelitian kompetitif kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan fakultas hukum perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2019. Adapun hasil penelitian tersebut disampaikan pada seminar yang berlangsung di kampus UNSA Makassar, yang dihadiri Prof. Guntur Hamzah (Sekjend MK), Prof. Judhariksawan, dan […]

Teliti Masyarakat Hukum Adat Matteko, Unsa Makassar Ikut Seminar Penelitian MK Read More »

Membumikan Program di Masyarakat Adat Butuh Pendekatan Khusus

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Kabar AMAN /

oleh Wahyu Chandra [Bulukumba] di 14 September 2019 Pelaksanaan program pembangunan di masyarakat adat membutuhkan pendekatan khusus, jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat adat tersebut. Perlu program-program strategis di masyarakat adat yang inline dengan kearifan yang mereka pahami, tidak semata-mata memaksakan program yang sifatnya top down. AMAN bekerja sama dengan 3 perguruan tinggi yaitu,

Membumikan Program di Masyarakat Adat Butuh Pendekatan Khusus Read More »

Arti Selembar Kain Tenun Perempuan Ammatoa Kajang

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Kabar AMAN, Masyarakat Adat, PB AMAN, PERDA, Produk HUKUM, SK BUPATI, SK Hutan ADAT, UU /

Bulukumba, Gatra.com – Menenun merupakan keterampilan yang wajib dimiliki perempuan suku Ammatoa Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Keterampilan menenun kain menjadi syarat utama bagi perempuan Ammatoa Kajang agar bisa menikah. “Kita perempuan adat di sini wajib menenun karena itu sudah jadi adat yang kami pegang sejak dulu. Sebab, apabila seorang perempuan di desa Tanah Toa ingin menikah,

Arti Selembar Kain Tenun Perempuan Ammatoa Kajang Read More »

AMAN: Masyarakat Adat Tidak akan Beratkan APBN

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Kabar AMAN, Massenrempulu, Masyarakat Adat, PB AMAN, PERDA, Produk HUKUM, SK BUPATI, SK Hutan ADAT, UU /

Bulukumba, Gatra.com – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat jika disahkan tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena masyarakat adat justru dapat memberikan sumbangan ekonomi atau pemasukan kepada daerah secara signifikan. Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM AMAN, Muhammad Arman, di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu (28/8), menyampaikan bahwa penyusunan hingga disahkannya RUU tersebut

AMAN: Masyarakat Adat Tidak akan Beratkan APBN Read More »

RUU Masyarakat Hukum Adat Berpotensi Kriminalisasi Rakyat

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Kabar AMAN, Masyarakat Adat, PB AMAN, PERDA, Produk HUKUM, SK BUPATI, SK Hutan ADAT, UU /

Jakarta, Gatra.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta pemerintah tidak mengutak-atik kehidupan masyarakat adat. Salah satunya dengan memaksakan masyarakat adat membentuk panitia masyarakat hukum adat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIARA Susan Herawati Romica dalam Focus Group Discussion (FDG) bersama Forum Masyarakat Adat Pesisir Indonesia merespon Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. “Masyarakat adat

RUU Masyarakat Hukum Adat Berpotensi Kriminalisasi Rakyat Read More »

Banyak Hambatan, AMAN: RUU Masyarakat Adat Penting Segera Disahkan

Leave a Comment / AMAN Sulsel, PERDA, Produk HUKUM, SK BUPATI, UU /

Jakarta, Gatra.com – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa keberadaan RUU Masyarakat Adat sangat penting untuk masyarakat dan pemerintah. Pasalnya, RUU Masyarakat Adat akan menjadi solusi dari munculnya persoalan masyarakat adat karena tidak adanya peraturan yang memungkinkan bagi pemerintah memenuhi hak-hak masyarakat adat secara konstitusi.   “Tidak ada komunikasi yang baik antara kementerian/lembaga dalam pemerintah untuk

Banyak Hambatan, AMAN: RUU Masyarakat Adat Penting Segera Disahkan Read More »

Aktivis Sebut RUU Masyarakat Adat Terancam Diabaikan Pemerintah

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Kabar AMAN, Masyarakat Adat, PB AMAN, Produk HUKUM, UU /

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat kembali terancam diabaikan oleh pemerintah. Menurut mereka sudah sejak 2013, pengesahaan RUU Masyarakat Adat ini masih terus terombang-ambing. “Menjelang Pemilu 17 April 2019, menjadi momentum politik yang mendebarkan bagi Masyarakat Adat. Karena momentum ini menjadi penanda kuat bahwa RUU Masyarakat Adat sekali lagi diabaikan oleh pemerintah,” ujar

Aktivis Sebut RUU Masyarakat Adat Terancam Diabaikan Pemerintah Read More »

Meluruskan Arah Perlindungan Masyarakat Adat

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Masyarakat Adat, PB AMAN, PERBUP, PERDA, Produk HUKUM, SK BUPATI, SK Hutan ADAT, UU /

Minggu, 11 Agustus 2019 Masyarakat adat akan kembali merayakan hari internasional masyarakat adat yang diperingati tiap tanggal 9 Agustus. Hari internasional masyarakat adat sendiri adalah perayaan tentang adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP) oleh Sidang Umum PBB. UNDRIP memuat jaminan hak dan

Meluruskan Arah Perlindungan Masyarakat Adat Read More »

Masyarakat Adat Minoritas Dan Masalah Ketimpangan

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Masyarakat Adat, PERDA, Produk HUKUM, SK BUPATI, SK Hutan ADAT, UU /

Masyarakat adat minoritas adat adalah kelompok masyarakat adat yang secara populasi kecil, dan berada pada posisi non-dominance. Sebagai kelompok populasi kecil, kelompok ini umumnya merupakan kelompok-kelompok tribal yang hidup pada wilayah-wilayah terpencil (remoted area) dengan akses informasi, layanan publik, dan transportasi terbatas. Dalam konteks posisinya yang non-dominance, kelompok minoritas adat adalah kelompok sosial subkultur dari budaya utama yang dominan.

Masyarakat Adat Minoritas Dan Masalah Ketimpangan Read More »

Hutan Adat Marena: Kearifan Lokal yang Dapat Pengakuan Negara

Leave a Comment / AMAN Sulsel, Massenrempulu, Masyarakat Adat, Produk HUKUM, SK BUPATI, SK Hutan ADAT, UU /

oleh Wahyu Chandra [Enrekang] di 23 August 2019 Hutan pinus di Marena, tampak dari foto udara. Dok: INFIS/Mongabay Indonesia   Sejak tahun 1975 kawasan hutan adat Marena berada dalam penguasaan Dinas Kehutanan dan ditanami Pinus. Dulunya warga ikut menanam, namun kemudian tidak diperkenankan menebang dengan ancaman hukuman. Pengelolaan hutan di Marena selama ini memang memiliki mekanisme

Hutan Adat Marena: Kearifan Lokal yang Dapat Pengakuan Negara Read More »

Scroll to Top