MEMAHAMI DIMENSI KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT
Buku ini memaparkan berbagai dimensi kemiskinan dan arti penting krisis agraria sebagai faktor penting pembentuk kemiskinan krisis agraris. atas dasar itu, maka pemahaman atas krisis agraria itu dan perjuangan merombaknya harus menjadi bagian dari strategi dasar AMAN dalam menjawab problem kemiskinan pada masyarakat adat
CATATAN AKHIR TAHUN 2018
Catatan Akhir Tahun 2018 AMAN (Jumat, 21/12) mengusung tema “Senjakala NAWACITA dan Masa Depan Masyarakat Adat” diselenggarakan untuk menilai realisasi komitmen Jokowi-JK selama lima tahun masa pemerintahan dan menilik masa depan Masyarakat Adat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang kini telah kita tapaki.
MASYARAKAT ADAT ARUNGI POLITIK ELEKTORAL
Satu tahun sejak Pemilu 2014, AMAN bekerja sama dengan PT. Prima Analityca telah melakukan sebuah kajian dan evaluasi untuk melihat kembali dan menganalisis kapasitas organisasi AMAN (dan Kader) dalam perluasan partisipasi politik termasuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh AMAN dalam agenda politik elektoral.
Dengan tujuan agar hasil kajian dan evaluasi ini menjadi acuan bagi AMAN dalam menyusun metode dan strategi politik dalam upaya memperkuat upaya perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat. Merumuskan dan menyiapkan strategi politik dalam mendorong agenda-agenda politik masyarakat adat serta memperkuat peran utusan politik masyarakat adat di parlemen dan pemerintahan
LAPORAN EVALUASI TENTANG ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)
ini tentu saja tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan semua orang yang kami temui, yang meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami, terkadang menunggu dengan sabar karena kemacetan Jakarta yang menyebabkan kami terlambat. Kami tidak dapat menyebutkan satu-persatu karena sangat banyak (nama-nama mereka dapat dilihat di bagian annex), karena itu kami ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih kepada mereka semua.
.
KEBIJAKAN SATU PETA
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, merupakan implementasi UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Hal ini rnenunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo terhadap tersediannya IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah berikutnya yang lebih penting adalah peraturan perundangan ini harus terimplementasikan sehingga persoalan yang timbul akibat ketidakteraturan dalam penyusunan peta sebagal informasi geospasial khususnya peta tematik (informasi geospasial tematik) dapat dihindari.
Buku Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Roh Pembanggunan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial di Indonesia yang di tangan pembaca sekarang ini merupakan edisi II yang dilengkapi dengan uraian tentang peluang, tantangan, dan pemanfaatan IG di Indonesia